Berita 21 Jul 2026

Pimpinan Baru Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo

Jumat 17/07/2026 menjadi moment yang sangat penting bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo, karena di hari tersebut Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melantik secara virtual 78 pegawai dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN.

Oleh Admin 40 0.0 0
Pimpinan Baru Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo

Jumat 17/07/2026 menjadi moment yang sangat penting bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo, karena di hari tersebut Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melantik secara virtual 78 pegawai dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN. Salah satunya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo. Sebelumnya jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo dijabat oleh Mochamad Sauki, S.H.,M.H. namun dihari tersebut dilantik Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Nagekeo yang baru ​Alise Damaris Libing, S.SiT, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT.

Pelantikan ini merupakan bagian dari reformasi sumber daya manusia (SDM) yang dijalankan melalui tiga pendekatan utama, yaitu tour of duty atau rotasi jabatan, tour of area atau rotasi wilayah penugasan, dan tour of time atau pembatasan masa jabatan.

Kepada ke-78 pejabat terlantik yang terdiri atas 8 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 70 Pejabat Administrator, Wamen Ossy mengingatkan soal tantangan yang dihadapi birokrasi saat ini. Menurutnya, birokrasi kini semakin dinamis sehingga seluruh pejabat dituntut untuk terus beradaptasi dan menghadirkan kinerja terbaik. Sebagai pejabat publik, jajaran Kementerian ATR/BPN diminta untuk menjaga integritas dalam menjalankan amanah jabatan. Integritas, dedikasi, dan kejujuran perlu menjadi fondasi utama dalam setiap proses pengambilan keputusan setiap aparatur sipil negara (ASN).