Pencarian Berita
Pemeriksaan Tanah Lapangan dan Sidang Panitia Ajudikasi PTSL Tahun Anggaran 2026 di Desa Olaia
Olaia, Nagekeo – Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Tanah Lapangan dan Sidang Panitia Ajudikasi dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2026 di Desa Olaia, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.
Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo Meriahkan Peringatan HANTARU Tahun 2026
Mbay-Dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) Tahun 2026, Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo turut melaksanakan rangkaian kegiatan sebagai bentuk penghormatan terhadap perjalanan pengelolaan agraria dan tata ruang di Indonesia. Peringatan HANTARU menjadi momentum bagi seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk merefleksikan kembali peran dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan pertanahan dan tata ruang kepada masyarak
MEMPERINGATI HARI AGRARIA DAN TATA RUANG KE 66
Mbay- Hari Agraria dan Tata Ruang menjadi momentum untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang profesional, transparan, berintegritas, dan berorientasi pada masyarakat.
Berbagi Kasih, Menguatkan Sesama
Mbay-Selasa, 22 September 2026 Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo hadir berbagi kepedulian bersama masyarakat di Lokasi PTSL Desa Olaia yang terdampak gempa bumi Flores.
PEMERIKSAAN TANAH LAPANGAN DAN SIDANG PANITIA AJUDIKASI PTSL TAHUN ANGGARAN 2026 DI DESA OLAIA
Mbay-Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo melaksanakan Pemeriksaan Tanah Lapang dan Sidang Panitia Ajudikasi dalam rangka kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2026 di Desa Olaia.
Perkuat Sinergi, Tingkatkan Kualitas Pelayanan Pertanahan
mbay- Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo melaksanakan Rapat Koordinasi BPHTB Terintegrasi bersama Badan Keuangan Daerah kabupaten Nagekeo sebagai langkah memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan.
Penyerahan Dokumen Permohonan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Geo
Mbay -Kamis, 17 September 2026, Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo melaksanakan Penyerahan Dokumen Permohonan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Geo yang berasal dari Desa Gerodhere Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo.
PENYERAHAN SERTIPIKAT HAK PAKAI ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
mbay - Kamis, 17 September 2026, Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo menyerahkan Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Nagekeo.
Ramah Tamah HANTARU 2026, Wamen Ossy: Momentum Transformasi Layanan yang Memberi Kepastian
Jakarta - Transformasi layanan yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diarahkan untuk memberikan kepastian lebih kepada masyarakat. Di momen Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2026 pada Kamis (24/09/2026), Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan mengajak jajaran untuk bersungguh-sungguh dalam bertugas memenuhi kebutuhan masyarakat, sebagaimana tema HANTARU tahun ini, yaitu "Transformasi, Melayani Lebih Pasti".
Momentum HANTARU 2026, Kementerian ATR/BPN Dekatkan Layanan Pertanahan kepada Masyarakat
Jakarta - Momentum Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2026 dimanfaatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat. Upaya itu diwujudkan melalui Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah (LARASITA+) serta transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) Kantor Pertanahan (Kantah) dengan pendekatan kewilayahan.
Mengenal Nomor Sertipikat dan Makna yang Terkandung di Dalamnya
Jakarta - Nomor sertipikat merupakan salah satu informasi yang perlu diketahui masyarakat ketika mengurus berbagai keperluan pertanahan. Nomor pada sertipikat analog dan Seripikat Elektronik memiliki perbedaan jumlah.
Menteri Nusron Ungkap Rencana Pembagian Peran Kementerian ATR/BPN dan LPRA dalam Penyelesaian Konflik Agraria
Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan berbagi peran dengan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) atau Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria (LPRA) yang dibentuk setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan menjadi Undang-Undang. Badan ini dibentuk untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, serta membantu penyelesaian konflik agraria secara nasional di bawah kepemimpinan langsung Presiden Republik Indonesia (RI